Prabowo dan State-capitalism

 

Foto: Salah satu becak motor yang ada di kawasan jalan A. Yani, Mojokerto

Terus terang, aku tidak mengira bahwa ada orang-orang yang muak terhadap pemberitaan yang ada sekarang. Hampir di berbagai kesempatan mereka mencurahkan kekesalannya karena terpapar berita tentang pemerintahan Indonesia. Masalahnya, berita yang menerpa mereka bukanlah berita positif, melainkan berita miring yang disebabkan ulah pejabat pemerintahan di Indonesia. Siapa yang tidak geram kalau hampir setiap hari disuguhi berita korupsi, kebijakan yang aneh, atau penegakan hukum yang tumpul?

Untungnya, aku pribadi cukup bisa menahan diri. Emosiku tidak gampang tertampar oleh provokasi dari pemberitaan media. Tapi jujur, walaupun aku bisa menahan emosi, aku tidak bisa menahan rasa penasaranku perihal pemerintahan yang saat ini bergulir. Batinku protes, "Kok bisa seruwet ini?" Perlu digarisbawahi, aku bukan orang yang fanatik terhadap politik, bukan juga berlatar belakang ilmu pemerintahan. Aku semacam warga negara biasa yang merasa berhak mencari tahu kinerja orang-orang yang mengatur negeriku ini. Oleh karena itu, aku rasa perlu sesekali mengambil tindakan politis melalui pengamatan secara mandiri.

Menarik. Kata itu mungkin bisa mewakili impresiku pertama kali saat melihat hasil tangkapanku dari beberapa sumber yang aku pilih. Sisi menarik yang aku maksud ialah bahwa pemerintahan sekarang ini merupakan pemerintahan yang nasionalis dan cinta tanah air. Pemerintah yang "wajib" mengupayakan sumber daya yang dimiliki untuk menjadi untungan yang menyejahterakan. Bukankah itu citra yang menarik? Atau justru biasa saja? Aku hampir lupa. Pemerintah memang mestinya menjunjung tinggi nilai nasionalisme. Sudah sewajarnya demikian, dan hal itu memang batas minimumnya.

Bagaimanapun, hal itulah yang benar-benar paling mencolok. Perihal lainnya aku belum begitu menangkapnya. Maaf saja. Aku bisa mengatakan bahwa hal-hal lain tidak jauh berbeda dengan masa-masa pemerintahan sebelumnya.

Dari apa yang aku tangkap, dugaanku adalah bahwa itu dipengaruhi secara kuat oleh siapa yang menjadi presidennya. Tidak lain dan tidak bukan, presiden yang saat ini sedang menjabat ialah Prabowo Subianto. Untuk siapa pun yang tidak tahu atau lupa, aku mengingatkan kembali bahwa presiden Indonesia saat ini berlatar belakang militer. Maka dari itu, hal ini sangat masuk akal bagiku bahwasanya orang yang sejak lama pribadinya dibentuk oleh dunia militer memiliki nilai yang besar terhadap nasionalisme dan cinta tanah air. Stereotipnya adalah bahwa orang-orang militer masuk golongan nasionalis tingkat tinggi. Sehingga, Prabowo sebagai presiden Republik Indonesia akan otomatis menekankan kepada seluruh pejabat publik dan pegawai pemerintahan untuk memiliki nilai yang sama dan menjunjung setinggi-tingginya nilai tersebut.

Menurut keyakinanku, Prabowo memandang jiwa nasionalismenya ini secara serius. Keseriusannya tercermin melalui hasratnya yang menginginkan Indonesia menjadi negara yang mandiri dan tidak bergantung sepenuhnya kepada pihak asing. Dugaanku bisa saja salah, tapi aku rasa beliau sebelumnya memiliki keresahan yang besar perihal Indonesia sebagai negara kaya yang tidak mampu mengelola kekayaannya. Kemudian, dengan posisi nomor satu yang beliau duduki saat ini, beliau segera menancap gas untuk mewujudkan tujuannya. Akal sehatku menilai bahwa Prabowo sedang mengimplementasikan state-capitalism atau kapitalisme negara. Benar sekali, itulah tujuannya.

Ini sama sekali bukan tuduhan liar dan tanpa dasar. Ada beberapa bukti empiris yang mendukung penilaianku ini. Pertama adalah Danantara yang telah diresmikan oleh Prabowo di awal beliau menjabat presiden Republik Indonesia. Danantara, yang dikenal sebagai Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara, memiliki tujuan untuk memaksimalkan aset negara, menumbuhkan ekonomi, dan menciptakan nilai tambah berkelanjutan. Sederhananya, Danantara merupakan instrumen negara untuk memperoleh dan meningkatkan keuntungan.

Tidak hanya itu, bukti pendukung lainnya ada pada Koperasi Desa Merah Putih. Pada dasarnya, dibangunnya Kopdes ini bertujuan untuk meningkatkan ekonomi di tatanan bawah alias masyarakat desa sehingga kemiskinan bisa dikurangi dan taraf kesejahteraan masyarakat desa bisa dinaikkan. Harapannya, program Kopdes ini melahirkan lapangan kerja yang jauh lebih banyak. Lantas, roda perputaran ekonomi di level desa bisa bergulir dengan baik. Dan tebak siapa yang untung pada akhirnya? Negaralah yang diuntungkan di sini.

Selain dua hal yang sudah aku sebutkan di atas, sebenarnya masih ada banyak lagi yang membuktikan bahwa apa yang dilakukan pemerintah atau negara merupakan ambisi Prabowo dalam menerapkan state-capitalism. Akan tetapi, pokok pembahasanku bukanlah di sana. Aku tidak sedang berupaya menguliti semua bukti tersebut. Pun perlu digarisbawahi bahwa aku tidak dalam rangka memaparkan keburukan hasrat besar presiden Indonesia.

Dalam konteks ini, Presiden Prabowo bukan termasuk orang yang visioner karena menggaungkan state-capitalism. Alasannya, state-capitalism itu sendiri bukan sesuatu yang baru di dunia ini. Di era Perang Dunia Pertama dan Kedua, state-capitalism sudah marak diterapkan oleh berbagai negara. Dari namanya, sistem ini pastinya erat kaitannya dengan sistem kapitalisme. Aku mengingatkan kembali bahwasanya kapitalisme secara sederhana merupakan sebuah sistem ekonomi yang memberikan ruang gerak yang sangat bebas kepada individu atau swasta untuk memiliki, menggunakan, dan mengendalikan alat-alat produksi guna mendulang keuntungan semaksimal mungkin. Menurut sejarah, sistem kapitalis ini banyak dianut oleh bangsa-bangsa Barat. Barangkali sistem ekonomi seperti itu memang cocok untuk mereka.

Sebenarnya, state-capitalism itu tidak jauh berbeda dengan kapitalisme. Perbedaannya hanya pada pelakunya saja, di mana dalam hal ini negara atau pemerintahlah yang menjadi aktor utama dalam menjalankan kapitalisme. Pengertian yang bisa aku tawarkan mengenai state-capitalism adalah sebuah sistem ekonomi di mana negara sepenuhnya mengontrol kegiatan ekonomi dan industri, atau bahkan pemerintah negara terlibat aktif dalam aktivitas bisnis di dalam negaranya sendiri untuk memanen laba sebanyak-banyaknya. Dalam arti kata lain, pemerintah tidak hanya sebatas institusi yang mengatur jalannya permainan saja, tetapi juga berperan sebagai pemain yang ikut bermain.

Tapi jangan terkecoh. Jika dibaca sekilas, state-capitalism menyerupai sistem sosialisme. Padahal, keduanya memiliki tujuan akhir yang sama sekali berlainan. Sosialisme atau ideologi ekonomi sosialis ini lahir untuk menentang dominasi kapitalisme di mana penekanannya ada pada kepemilikan kolektif atas segala instrumen produksi dan distribusi sehingga keadilan dan kesetaraan sosial bisa terwujud. Di negara yang menjalankan sosialisme, sangat kecil sekali terjadi ketimpangan kelas sosial karena semua diperlakukan setara. Inilah letak jurang pembedanya; state-capitalism menitikberatkan pada keuntungan negara, sementara sosialisme mengakar pada kesetaraan sosial.

Melihat Indonesia saat ini, sistem ekonominya tak terlihat seperti menganut sosialisme. Menurut pahamku, Indonesia yang kaya ini tidak berbanding lurus dengan kualitas sumber daya manusianya. Barangkali dari hal itu, Presiden Prabowo merasa kesal dan langsung berpikir bahwa jika menggunakan sistem sosialisme, Indonesia tidak kunjung segera menikmati kekayaannya sendiri. Alhasil, dari sanalah juga beliau berinisiatif terjun dalam pemikirannya sendiri bahwa rakyat Indonesia tidak bisa sepenuhnya diandalkan sehingga yang mestinya mengelola kekayaan Indonesia, tidak lain dan tidak bukan, adalah negara atau pemerintah itu sendiri.

Sesaat mengetahui kondisi seperti ini, aku langsung terbayang negara Cina. Karena setahuku, negara ini pun menerapkan hal yang persis sama, tapi dengan kontrol penuhnya ada di tangan satu partai, yakni Partai Komunis. Pemerintah Cina rajin bergerilya ke para pelaku usaha dalam negeri yang berpotensi besar menjadi pemenang di pasar yang ada, dari pasar lokal hingga internasional. Tujuannya sama saja, yakni mencari keuntungan sebanyak-banyaknya dan sebesar-besarnya. Dan benarlah, Cina saat ini menjelma menjadi kekuatan besar yang ekonominya mampu membuat Amerika berkeringat dingin. Dugaan kasarku adalah bahwa Prabowo hendak meniru langkah Cina. Maka tidak heran Presiden Indonesia sangat menjaga hubungan baiknya dengan Xi Jinping, pemimpin nomor satu negara Cina saat ini.

Kalau ditanya, mengapa tidak sekalian mengikuti langkah Amerika, negara dengan ekonomi terkuat di dunia? Menjawab pertanyaan tersebut tidak semudah kelihatannya. Terlebih lagi, kendati ekonominya paling kuat, meniru Amerika belum menjadi cara yang tepat bagi Indonesia. Ada banyak aspek yang menjadikan Indonesia terhambat laju ekonominya, khususnya perihal bagaimana Indonesia bisa menarik perhatian para investor asing layaknya Amerika. Singkatnya, Indonesia belum cukup memiliki bargaining power. Ketidakstabilan politik juga menjadi salah satu faktornya. Perihal SDM? Tidak perlu lagi diteruskan pembahasannya. Poin intinya adalah karena sulitnya menjangkau Amerika. Presiden Prabowo mengarahkan trajectory-nya ke hal yang jauh lebih realistis, yaitu Cina.

Terus terang, aku memiliki keterbatasan pengetahuan berkaitan dengan apakah menerapkan state-capitalism melanggar konstitusi dan ideologi atau tidak. Namun, situasi sekarang seolah menjab bahwasanya sah-sah saja menjalankan state-capitalism. Jika hal ini baik untuk seluruh rakyat Indonesia, aku sendiri sebagai warga negara akan mendukungnya. Hanya saja, sebagai warga negara, tugasku bukanlah pasrah dan manut-manut saja dengan apa yang dikatakan pemerintah. Sebaliknya, tugasku adalah mengawasi kinerja Presiden beserta jajarannya dalam bekerja. Oleh karena itu, aku berhak menunjukkan sikap skeptisku. Lagi pula, sikap skeptisku ini bisa berguna untukku agar aku bisa menilai apakah state-capitalism adalah langkah yang strategis.

Hal pertama yang ingin aku soroti adalah kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Ini tentu bukan tanpa alasan. Pasalnya, jika dilihat dari aspek partisipasi masyarakat dalam menempuh pendidikan tinggi, jumlah masih jauh dari kata memuaskan, alias tidak sebanding dengan total jumlah penduduk Indonesia. Data tahun 2024 sendiri melaporkan hanya sekitar 30% penduduk Indonesia yang mengenyam pendidikan tinggi. Angka yang tergolong rendah ini menyebabkan kurangnya tenaga kerja yang terampil dan memenuhi kebutuhan pasar. Belum lagi jika dilihat dari aspek literasi manusia Indonesia. Berdasarkan skor PISA yang diselenggarakan oleh OECD, angka literasi INdonesia berada di jajaran 10 peringkat bawah dunia. Peringkat ini bisa ditarik ke hal yang lebih serius, di mana rendahnya literasi menandakan rendahnya kemampuan berpikir. Dua hal ini, menurutku, menempatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia di posisi yang sangat tidak menguntungkan untuk berbagai macam bidang. Bidang politik tidak terkecuali karena dengan rendahnya SDM, peluang melahirkan pemimpin ber-SDM rendah juga sangat tinggi. Pemimpin ber-SDM rendah inilah yang akan membawa petaka dan kehancuran bagi semua lapisan masyarakat.

Tidak hanya soal sumber daya manusia yang menjadi pemicu sikap skeptisku terhadap state-capitalism yang diusung Prabowo, tetapi juga soal penegakan hukum. Banyak orang di Indonesia sudah geleng-geleng kepala jika membahas perkara hukum. Penegakan hukum di Indonesia terkenal dengan "tumpul ke atas, tajam ke bawah". Artinya, perlakuan para penegak hukum menunjukkan perbedaan yang signifikan antara masyarakat kelas bawah dan atas. Sebagaimana sudah diketahui secara luas, beberapa waktu yang lalu ada kasus hukum yang menjerat nenek paruh baya dikarenakan mengambil kayu di tanah yang bukan miliknya. Sementara itu, ada pejabat negara yang sebenarnya bersalah malah lolos dari jeratan hukum. Ada yang tidak kalah menarik. Baru-baru ini ada mantan pejabat negara yang dikriminalisasi atas dugaan merugikan negara. Yang sebenarnya terjadi adalah bahwa beliau tidak sama sekali melakukan kesalahan tersebut. Disinyalir, beliau dikasuskan karena pandangan politiknya berseberangan dengan pihak lain yang ingin berkuasa. Ketidakadilan sungguh nyata di bumi Indonesia ini.

Ketiga. Indonesia adalah salah satu negara terkorup di dunia. Aku yakin banyak orang mengetahui label ini, bahkan dunia internasional pun tak akan kaget mendengarnya. Dari dulu hingga sekarang selalu ada kasus pejabat negara melakukan tindakan korupsi dan merugikan negara yang nilainya sangatlah besar. Korupsi seolah menjadi identitas negara. Aku jadi curiga apakah lima tahun pertama menjabat itu dijadikan upaya balik modal dari biaya kampanye yang sudah dikeluarkan sebelumnya, dan lima tahun setelahnya baru dijadikan ajang mengeruk uang rakyat untuk keuntungan pribadi dan golongannya? Niat korupsi yang tinggi bertemu dengan lemahnya penegakan hukum adalah kombo maut tiada tara. Jika pemerintah berisikan orang-orang bermental korup, bukankah state-capitalism bisa dijadikan alat untuk melanggengkan tindakan korupsi mereka? Inikah yang dinamakan "menguntungkan negara"? Kalau benar demikian, masyarakat harus segera sadar dan lekas mengandalkan dirinya sendiri untuk mewujudkan perubahan besar.

Tidak perlu disangsikan bahwa seorang pemimpin umumnya memanfaatkan haknya untuk menancapkan pandangannya sendiri tatkala memimpin. Maka, apa yang disorot oleh Prabowo melalui state-capitalism juga soal yang biasa saja. Akan tetapi, hal-hal yang berkaitan dengan performa dalam mengeksekusi sebuah ambisi perlu segera ditindaklanjuti. Rekam jejak yang buruk sudah sering kali membayangi orang-orang dari seluruh penjuru negeri, sehingga jangan salahkan jika mereka juga memanfaatkan haknya untuk mengkritisi dan mempertanyakan apakah Indonesia sudah menatap arah yang tepat.

Aku seketika teringat ucapan salah satu tokoh masyarakat yang ada di daerahku. Beliau mengatakan, :semua orang bisa jadi pemimpin, tapi tidak semua orang bisa memimpin".